Mantan Kepala BAIS Soroti Dugaan Penunggang Aksi dan Pembiaran Aparat dalam Kerusuhan Terbaru

Gelombang demonstrasi yang berujung ricuh di berbagai kota Indonesia memicu perdebatan mengenai siapa dalang di balik aksi tersebut. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI 2011–2013, Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto, dalam sebuah diskusi menyampaikan bahwa setiap aksi massa biasanya selalu berpotensi ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Menurutnya, demo yang awalnya tertib bisa berubah menjadi anarkis karena ada momentum pemicu, salah satunya insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online.

Ponto menilai, kondisi sosial yang penuh tekanan seperti masalah ekonomi, sertifikasi tanah, hingga pengangguran menjadi energi yang mudah tersulut ketika ada kejadian tertentu. Ia juga menegaskan, aparat intelijen biasanya sudah mengetahui potensi kerusuhan sejak awal dan memberi masukan kepada atasan. Namun, keputusan ada di tangan pimpinan kepolisian atau TNI.

Pertanyaan pun muncul mengapa aparat tidak melakukan pengamanan meski informasi tentang rencana penjarahan rumah pejabat, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, sudah beredar luas. Ponto menyebut hal itu bisa jadi akibat kelalaian atau kebijakan tertentu, meski menurutnya pengamanan biasanya hanya difokuskan pada objek vital negara, bukan rumah pribadi pejabat.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Jerry Massie menilai ada indikasi kuat bahwa kerusuhan ini bukan sekadar aksi spontan, melainkan dirancang secara sistematis dengan dukungan pendanaan besar. Ia bahkan menyebut adanya dugaan keterlibatan pihak asing dan kelompok berkepentingan yang ingin menciptakan kekacauan politik di Indonesia.

Massie menyamakan situasi ini dengan dinamika politik internasional yang sering melibatkan aktor-aktor besar di balik layar. Ia menegaskan bahwa peristiwa kerusuhan masif biasanya selalu memiliki dalang dengan tujuan tertentu, salah satunya perebutan kekuasaan.

Meski berbagai analisa mengemuka, pertanyaan besar masih tersisa: apakah kerusuhan ini murni akumulasi kekecewaan masyarakat ataukah benar-benar ada pihak yang menunggangi dan membiayai untuk tujuan politik tertentu? Pemerintah kini dituntut memberikan jawaban yang transparan agar tidak muncul kecurigaan lebih luas, baik di dalam negeri maupun dari komunitas internasional.