Fitra Ungkap Gaji DPR Tembus Rp230 Juta, Tunjangan Rumah Rp50 Juta Dinilai Ironi

Fitra menyoroti penghasilan DPR RI yang diperkirakan mencapai Rp230 juta per bulan ditambah tunjangan rumah Rp50 juta. Kebijakan ini dinilai ironis di tengah kondisi ekonomi sulit dan beban APBN yang meningkat.

Aug 26, 2025 - 08:28
 0
Fitra Ungkap Gaji DPR Tembus Rp230 Juta, Tunjangan Rumah Rp50 Juta Dinilai Ironi

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan penghasilan anggota DPR RI sudah sangat tinggi, mencapai sekitar Rp230 juta per bulan berdasarkan data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR 2023-2025. Jumlah tersebut dinilai jauh melebihi rata-rata pendapatan masyarakat, bahkan belum termasuk tambahan tunjangan perumahan.

Peneliti Fitra, Bernard Alfitro, menilai penambahan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota dewan menjadi ironi di tengah upaya efisiensi anggaran. Ia menyebut, alokasi negara untuk gaji dan tunjangan DPR terus meningkat setiap tahun. Jika kebijakan ini dilanjutkan, maka DPR dinilai semakin kehilangan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.

Menurut Bernard, kebijakan tersebut hanya akan memperbesar beban APBN tanpa memberikan kontribusi nyata. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan publik mengenai urgensi pemberian tunjangan tambahan, apalagi kinerja legislasi DPR masih dianggap minim. Dari 47 Rancangan Undang-Undang yang ditargetkan, baru 4 yang selesai dibahas. Bahkan, kualitas legislasi sering dipertanyakan karena beberapa produk undang-undang digugat ke Mahkamah Konstitusi serta menuai penolakan publik.

Fitra menegaskan DPR gagal memberikan teladan dalam pengelolaan anggaran dan tidak mampu menahan diri untuk menolak kebijakan yang membebani negara.

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menjelaskan bahwa munculnya anggaran tunjangan rumah berawal dari penghitungan Kementerian Keuangan. Ia beralasan, anggota DPR sudah tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas. Mengenai nilai tunjangan Rp50 juta per bulan, Dasko menyebut pertimbangannya didasarkan pada kesesuaian dengan lokasi serta fasilitas serupa yang diterima lembaga negara lainnya.

Meskipun begitu, desakan publik agar DPR meninjau kembali kebijakan tunjangan tambahan diperkirakan akan terus menguat, mengingat situasi ekonomi nasional yang masih penuh tantangan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0