Gunung Botak, dari Tanah Emas Menjadi Neraka Ekologis

Tambang di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru, masih tetap beroperasi secara ilegal dan masif. Meski statusnya sebagai wilayah konservasi alam seharusnya menjadi pelindung, aktivitas penambangan emas di sana justru terus meningkat sejak awal 2024. Ironisnya, pemerintah daerah dan aparat keamanan terkesan menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang makin parah dan dampaknya terhadap warga sekitar.

Gunung Botak yang dulunya hijau kini berubah menjadi gurun buatan manusia. Lubang-lubang besar, tumpukan tanah, dan genangan air berwarna keruh beracun mendominasi lanskap. Ratusan penambang liar dari berbagai daerah memadati area tersebut, beroperasi dengan sistem yang makin terorganisir. Upaya penutupan yang pernah dilakukan, termasuk operasi besar tahun 2019, terbukti tidak efektif karena tambang terus berjalan secara terbuka.

Yang paling mengkhawatirkan, proses penambangan di Gunung Botak melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida untuk memisahkan emas. Limbah dari proses ini dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan. Sungai Anahoni dan Waipo—dua sumber air utama bagi masyarakat setempat—telah tercemar berat. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan air bersih, bahkan harus membelinya dengan harga mahal atau mengambil dari sumber yang jauh.

Pencemaran tersebut sudah menimbulkan dampak nyata. Muncul berbagai penyakit seperti keracunan, iritasi kulit, dan gangguan pernapasan di kalangan warga. Namun, hingga kini belum ada tindakan nyata dari otoritas setempat. Tidak ada pernyataan resmi dari Bupati Buru atau Dinas Lingkungan Hidup. Dugaan keterlibatan oknum aparat dalam melindungi operasi tambang ilegal turut memperkuat kesan pembiaran yang disengaja.

Selain itu, konflik sosial mulai mengemuka. Persaingan antar kelompok penambang memicu bentrokan, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa. Ketegangan juga terjadi antara penambang dan warga lokal, termasuk masyarakat adat yang merasa tanah ulayat mereka dirampas secara sepihak. Rasa ketidakadilan dan frustrasi makin menguat di tengah masyarakat Pulau Buru.

Desakan kepada pemerintah pusat pun semakin menguat. Mahasiswa, LSM, dan tokoh agama menuntut dibentuknya satuan tugas independen untuk menghentikan tambang ilegal. Mereka juga mendesak adanya evaluasi terhadap kinerja aparat keamanan di wilayah itu. Gunung Botak kini menjadi simbol nyata dari kegagalan pengelolaan sumber daya alam dan lemahnya supremasi hukum di Indonesia.

Warga Pulau Buru menantikan tindakan konkret: penutupan total tambang ilegal, pemulihan lingkungan secara menyeluruh, penegakan hukum yang tegas, serta pelibatan masyarakat lokal dan adat dalam pengelolaan wilayah. Jika tidak segera dilakukan, Gunung Botak akan selamanya menjadi kenangan pahit dari tanah emas yang berubah menjadi neraka ekologis.