Polemik Dana Rp200 Triliun, Kelangkaan BBM, hingga Reshuffle Kabinet Warnai Dinamika Politik dan Ekonomi

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengucurkan dana Rp200 triliun ke sejumlah bank BUMN menuai kritik keras. Ekonom Didik Rachbini menilai langkah tersebut berpotensi melanggar aturan keuangan negara dan Undang-Undang APBN. Namun, Purbaya membantah tudingan itu. Ia menyatakan sudah berkonsultasi dengan para ahli hukum dan menyebut kebijakan tersebut bukanlah pelanggaran, melainkan pemindahan dana yang sah. Purbaya bahkan menyindir para pengkritiknya agar “belajar lagi” dan menegaskan kebijakan itu bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memacu kreativitas perbankan.

Di sisi lain, kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta menambah keresahan publik. Pemerintah berencana mewajibkan impor minyak melalui satu pintu Pertamina guna mengatasi persoalan tersebut. Namun, rencana itu dinilai berpotensi menciptakan monopoli. Direktur Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman, mengingatkan kebijakan ini bisa menekan margin SPBU swasta dan tidak transparan. Pemerintah sendiri menegaskan kuota impor sudah dinaikkan 110% dibanding tahun sebelumnya, dan mendorong kolaborasi SPBU swasta dengan Pertamina. Meski demikian, kelangkaan BBM sudah berdampak pada pemutusan hubungan kerja karyawan SPBU swasta.

KPU juga menjadi sorotan setelah membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang sempat mengecualikan 16 dokumen persyaratan capres dan cawapres dari akses publik. Langkah itu diambil usai gelombang kritik dan dinilai sebagai bentuk keterbukaan lembaga penyelenggara pemilu.

Dinamika politik semakin menghangat dengan perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Jenderal (Purn) Jamari Chaniago dilantik sebagai Menko Polhukam menggantikan Budi Gunawan, sementara Erick Thohir bergeser dari Menteri BUMN ke Menteri Pemuda dan Olahraga. Sejumlah wakil menteri baru juga resmi dilantik. Posisi Menteri BUMN sendiri kini masih kosong dan menunggu keputusan Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyiapkan Keputusan Presiden untuk membentuk Komisi Reformasi Polri. Tim ini akan merumuskan rekomendasi perbaikan institusi dan menyerahkannya langsung kepada Presiden. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pihaknya siap mengikuti arahan reformasi sebagai bagian dari transformasi berkelanjutan.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana dinamika ekonomi, energi, hingga politik Indonesia tengah bergerak cepat. Dari kebijakan keuangan kontroversial, masalah energi yang menyentuh hajat hidup rakyat, hingga reformasi institusi dan reshuffle kabinet, publik kini menanti implementasi nyata dari berbagai keputusan penting tersebut.