Polemik Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming, Surat Penyetaraan Dipertanyakan

Sejumlah pihak kembali menyoroti keabsahan riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mas Roy dan tim hukum yang mendampinginya menyebut terdapat ketidaksesuaian dalam urutan pendidikan yang tercatat, termasuk penggunaan surat penyetaraan yang dinilai tidak sah secara hukum.

Menurut analisis mereka, riwayat pendidikan Gibran yang seharusnya berupa kursus atau program matrikulasi dianggap setara dengan jenjang sekolah menengah. Urutan yang tercatat pun dinilai terbalik, di mana tertulis menempuh pendidikan di Orchard School, lalu MDIS, baru kemudian melanjutkan S1 di UTS Australia. Padahal, data tersebut masih dipakai secara resmi, termasuk di Sekretariat Negara.

Mas Roy menegaskan bahwa surat penyetaraan yang diterbitkan hanya berupa surat keterangan, bukan surat keputusan sebagaimana mestinya. Karena itu, menurutnya, surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan dasar administrasi, termasuk pencalonan dalam jabatan publik.

Kunjungan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun telah dilakukan untuk meminta klarifikasi. Meski Menteri Abdul Mukti berhalangan hadir karena agenda dinas, pihak pengadu berharap ada kejelasan mengenai dasar hukum penerbitan surat penyetaraan tersebut. Mereka menekankan bahwa niat kedatangan adalah baik, yakni mencari klarifikasi, bukan membuat kegaduhan.

Selain itu, proses hukum perdata terkait kasus ini juga tengah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat dan telah memasuki tahap mediasi. Sejumlah pihak bahkan menyarankan agar Gibran mengundurkan diri karena masalah ini dianggap fatal dan menyangkut kredibilitas pemimpin negara.

Meski demikian, Kementerian masih perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan surat penyetaraan. Pihak pengadu menilai transparansi sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan kejelasan atas riwayat pendidikan seorang pejabat publik, terutama yang kini menjabat posisi penting di pemerintahan.