40 Dapur Ditutup Usai Insiden Keamanan Pangan, Pemerintah Ultimatum Mitra

Insiden keamanan pangan yang mencuat baru-baru ini membuat pemerintah mengambil langkah tegas dengan menutup sementara 40 dari 45 dapur mitra. Penutupan ini berlaku hingga batas waktu yang tidak ditentukan, menunggu hasil investigasi serta perbaikan sarana dan fasilitas yang ada.

Pemerintah juga mengeluarkan surat resmi kepada seluruh mitra, memberikan tenggat waktu satu bulan untuk melengkapi tiga dokumen penting, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, dan sertifikat kelayakan penggunaan air. Jika dalam waktu tersebut kewajiban tidak dipenuhi, kontrak mitra dapat dihentikan secara sepihak.

“Kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak di Indonesia. Jika tidak dipenuhi, kami akan menutup. Mohon maaf, kontrak hanya berlaku satu tahun, dan ada klausul penghentian sepihak,” tegas pihak berwenang.

Selain itu, aturan baru ditetapkan bahwa setiap dapur SPPG wajib dipimpin oleh seorang Certified Food (CF) bersertifikasi dari BGN, dengan pendamping SHF dari pihak mitra. Tujuannya agar pengawasan berjalan lebih ketat.

Pemerintah juga menegaskan akan menghentikan penggunaan produk pabrikan. Dapur MBG kini diwajibkan memanfaatkan produk lokal buatan masyarakat, seperti roti yang diproduksi ibu-ibu murid. Produk pabrikan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, misalnya susu kemasan jika daerah tidak memiliki peternakan susu.

Insiden di Bandung menjadi perhatian khusus setelah ditemukan ayam yang dibeli pada Sabtu baru dimasak pada Rabu. Kondisi bahan baku yang tidak segar dinilai sangat berisiko dan tidak dapat ditolerir.

Pemerintah menekankan kembali bahwa keamanan pangan adalah prioritas utama, dan seluruh mitra harus bertanggung jawab penuh menjaga standar kebersihan, kesegaran bahan baku, serta kualitas distribusi makanan.