Anggota DPR Desak PPATK Jelaskan Kebijakan Rekening Tidak Aktif Secara Resmi

Seorang anggota DPR RI menyatakan keprihatinannya atas kebijakan baru yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening tidak aktif. Dalam pernyataannya, ia mengaku belum menerima informasi utuh karena pengumuman tersebut muncul saat masa reses baru dimulai. Menurutnya, isu ini sangat sensitif dan menyita perhatian publik, sehingga wajar jika muncul beragam reaksi dan kekhawatiran dari masyarakat.

Ia menegaskan bahwa setelah masa reses berakhir, akan ada rapat kerja dengan PPATK untuk menggali lebih jauh latar belakang dan tujuan dari kebijakan tersebut. Ia menyebut bahwa transparansi menjadi hal penting agar publik memahami dasar dan alasan mengapa kebijakan itu perlu diambil. Jika berpikir positif, menurutnya, mungkin saja kebijakan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali rekening yang sudah lama tidak digunakan. Namun, tidak menutup kemungkinan ada temuan mencurigakan terkait aktivitas rekening tertentu yang kemudian mendorong PPATK mengambil langkah tersebut.

Di sisi lain, ia menilai bahwa publik juga memiliki kekhawatiran wajar, terutama bagi masyarakat yang menyimpan dana dalam jumlah kecil atau tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu lama. Menurutnya, menyimpan uang di bank, meskipun tidak aktif, merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, kebijakan yang memengaruhi rekening tidur bisa saja menimbulkan persepsi negatif terhadap keamanan menyimpan uang di bank.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip trust atau kepercayaan dalam dunia perbankan. Kepercayaan ini menjadi alasan utama masyarakat memilih menyimpan uangnya di lembaga keuangan formal dibandingkan menyimpannya secara tradisional. Jika prinsip ini terganggu, masyarakat bisa kembali ke kebiasaan lama menyimpan uang secara fisik di rumah, yang justru berbahaya dan merugikan sistem keuangan secara umum.

Oleh karena itu, ia mendesak PPATK untuk memberikan penjelasan resmi dan terbuka kepada publik, bukan hanya melalui unggahan media sosial seperti Instagram. Menurutnya, isu ini menyangkut kepentingan banyak orang dan menyentuh ranah yang sangat mendasar, sehingga perlu ditangani dengan komunikasi yang jelas, transparan, dan cepat agar tidak menimbulkan kepanikan atau salah paham di tengah masyarakat.