Hasto Kristiyanto Dilantik Kembali sebagai Sekjen PDIP untuk Periode 2025-2030

Jakarta, 15 Agustus 2025 – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, resmi melantik kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai untuk periode 2025-2030. Pelantikan ini berlangsung dalam rapat pleno DPP PDIP pada 14 Agustus 2025 di Jakarta, menandai periode ketiga Hasto menjabat sebagai Sekjen, menjadikannya Sekjen terlama dalam sejarah partai.

Hasto, yang sebelumnya terjerat kasus hukum, mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus 2025. Amnesti ini membebaskannya dari hukuman 3,5 tahun penjara atas kasus suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Keputusan amnesti tersebut memungkinkan Hasto kembali aktif di ranah politik dan mengemban tugas strategis di PDIP.

“Dengan amnesti, saya bisa kembali mengabdi untuk partai dan rakyat. Saya siap menjalankan amanah untuk memperkuat PDIP menuju Pemilu 2029,” ujar Hasto usai pelantikan, seperti dikutip dari laman resmi PDIP. Ia juga menegaskan fokusnya pada penguatan Sekolah Partai dan kaderisasi untuk menghadapi tantangan politik ke depan.

Keputusan Megawati dan Dukungan Internal

Keputusan Megawati untuk menunjuk kembali Hasto mendapat dukungan luas dari internal partai. Anggota DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyebut keputusan ini sebagai strategi untuk mempertahankan stabilitas partai. “Jangan ganti tim pemenang. Hasto telah terbukti mampu menjaga soliditas PDIP sejak 2010,” kata Andreas.

Ganjar Pranowo, Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP, juga mendukung keputusan ini. “Ketua Umum memiliki kewenangan penuh. Penunjukan Hasto adalah langkah tepat untuk menjaga arah perjuangan partai,” ujar Ganjar. Sementara itu, politisi muda PDIP, Kenneth, menilai Hasto sebagai sosok yang mampu menjaga soliditas partai di tengah dinamika politik nasional.

Namun, pelantikan ini tidak luput dari sorotan. Sejumlah pihak di media sosial menilai keputusan ini menunjukkan sikap PDIP yang kurang mendukung pemberantasan korupsi, mengingat latar belakang hukum Hasto. “Politik kita bukan soal bersih atau kotor, tapi siapa yang pegang lapnya,” tulis salah satu pengguna di X.

Latar Belakang Hukum dan Kontroversi

Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2024 atas dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Ia kemudian ditahan pada Februari 2025 dan divonis 3,5 tahun penjara pada Juli 2025. Namun, amnesti dari Presiden Prabowo membebaskannya, bersama 1.116 terpidana lainnya, dengan alasan menjaga persatuan nasional.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa amnesti diberikan setelah pertimbangan matang. “Hasto dan beberapa pihak lain telah memberikan kontribusi positif bagi negara,” ujar Supratman, meski tidak merinci kontribusi tersebut.

PDIP sendiri menegaskan bahwa amnesti tersebut merupakan bagian dari keadilan hukum. “Kami tetap berkomitmen pada supremasi hukum. Hasto adalah kader yang terbukti setia pada ideologi partai,” kata Komaruddin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP.

Implikasi Politik ke Depan

Pengangkatan kembali Hasto menegaskan strategi PDIP untuk mempertahankan kepemimpinan berpengalaman di tengah tantangan politik, termasuk pemecatan 27 kader, seperti Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka, akibat pelanggaran etika partai. Pengalaman Hasto sebagai Sekjen sejak 2014 dan perannya dalam politik nasional sejak 2004 dianggap krusial untuk menghadapi Pemilu 2029.

Analis politik Hendri Satrio menilai kepercayaan Megawati kepada Hasto didasarkan pada hubungan erat dan loyalitasnya. “Tidak ada perpecahan besar di internal PDIP. Semua selaras dengan kepemimpinan Ibu Mega,” ujar Satrio.

Dengan pelantikan ini, PDIP berupaya memperkuat konsolidasi internal dan mempersiapkan strategi jangka panjang. Hasto diharapkan memimpin kaderisasi dan memperkuat posisi partai sebagai kekuatan oposisi yang kritis di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.