Kontroversi Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT RI ke-80

Jakarta, 5 Agustus 2025 – Pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI memicu polemik. Bendera Jolly Roger ini terlihat di rumah warga dan fasilitas publik. Fenomena ini mencerminkan ekspresi budaya pop. Namun, banyak yang melihatnya sebagai kritik sosial.

Pemerintah Kabupaten Bogor bereaksi tegas. Satpol PP mencopot bendera One Piece di GOR Laga Satria. Tindakan ini merujuk pada aturan wajib Merah Putih. Langkah ini menuai pro dan kontra.

“Satu-satunya bendera yang boleh berkibar adalah Merah Putih,” tegas Sekretaris Satpol PP Bogor, Anwar Anggana, pada 3 Agustus 2025.

Media sosial memperkuat narasi perlawanan. Warganet menyebut bendera One Piece simbol perjuangan. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak. Unggahan di Instagram dan TikTok menjadi viral.

“Bendera ini adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan,” ujar Fajar Junaedi, pakar komunikasi dari UMY, dalam wawancara Berita Jatim pada 2 Agustus 2025.

Pemerintah pusat menunjukkan sikap beragam. Wakil Menteri Dalam Negeri memandangnya sebagai ekspresi demokrasi. Namun, beberapa pejabat khawatir akan perpecahan. Mereka meminta penegakan aturan tegas.

“Ini ekspresi kreatif, bukan pelanggaran,” kata Wamendagri Bima Arya di Mataram, 4 Agustus 2025.

Pakar hukum menegaskan kebebasan berekspresi. Tidak ada larangan hukum untuk bendera One Piece. UU Nomor 24 Tahun 2009 menjadi acuan. Namun, bendera Merah Putih tetap prioritas.

“Pengibaran bendera ini dilindungi konstitusi,” ungkap Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum Universitas Trisakti, kepada Detik.com pada 3 Agustus 2025.

Warganet terus memperdebatkan isu ini. Ada yang mendukung sebagai protes. Sebagian lain menyebutnya tidak pantas. Diskusi di X menunjukkan polarisasi tajam.

“Merah Putih terlalu suci untuk negeri yang kotor,” tulis akun @aliansimahasiswapenggugat di Instagram pada 1 Agustus 2025.

Pemerintah diminta bijak menyikapi fenomena ini. Represi berisiko memperburuk situasi. HUT RI diharapkan jadi momen refleksi. Aspirasi masyarakat perlu didengar.

“Bendera lain boleh dikibarkan asal tak lebih tinggi dari Merah Putih,” kata Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Ketua Fraksi PKB MPR, mengutip Gus Dur, pada 4 Agustus 2025.

Kontroversi ini diperkirakan berlanjut hingga 17 Agustus. Pemerintah menghadapi tantangan besar. Menghormati simbol negara harus seimbang dengan kebebasan berekspresi. Perkembangan terbaru akan terus dipantau.