Presiden Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI dan Resmikan Reorganisasi Besar-Besaran Militer Indonesia

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI, jabatan yang telah kosong selama 25 tahun, sekaligus meresmikan reorganisasi besar-besaran di tubuh Tentara Nasional Indonesia. Upacara pelantikan yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, juga mengukuhkan enam komando daerah militer (Kodam) baru, 14 komando daerah Angkatan Laut, satu komando operasi udara, serta enam grup komando pasukan khusus.

Dalam reorganisasi ini, satuan elite seperti Kopassus, Korps Marinir, dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) naik status menjadi Komando Utama Operasi (Kotamaops) dengan otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran, personel, dan operasional. Presiden Prabowo menegaskan langkah ini dilakukan demi memperkuat pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global, meski tetap menegaskan sikap Indonesia yang tidak memihak blok manapun.

Reorganisasi TNI juga mencakup pembentukan batalyon baru di berbagai matra, termasuk batalyon teritorial pembangunan, batalyon infanteri marinir, dan batalyon komando pasukan cepat. Selain itu, nomenklatur Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) resmi menggantikan pangkalan utama TNI Angkatan Laut (Lantamal), sementara Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) kembali diaktifkan di bawah komando langsung Panglima TNI.

Jenderal Tandio Budi Revita diharapkan menjadi motor operasional yang memastikan kesiapan tempur dan interoperabilitas tiga matra, sementara Panglima TNI fokus pada arah kebijakan strategis. Reorganisasi ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 Agustus lalu, menjadi tonggak sejarah dalam penguatan postur militer Indonesia.

Meski demikian, langkah ini memicu diskusi soal pembiayaan. Menurut Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurrahman, kebutuhan anggaran untuk mendukung reorganisasi tidak kecil, mengingat satu batalyon bisa berisi 300 hingga 1.000 prajurit dengan kebutuhan gaji, tunjangan, fasilitas, serta peralatan tempur. Kementerian Pertahanan pun mengusulkan kenaikan anggaran pada 2026 menjadi Rp184 triliun dari Rp166 triliun pada 2025, yang saat ini sudah menjadi pagu anggaran terbesar di antara kementerian.

Kondisi ekonomi nasional masih menghadapi tantangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2025 sebesar 5,12%, namun gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap terjadi, dengan 42.385 pekerja terdampak hingga Juni. Penerimaan pajak turun 19,7% dibanding periode sama tahun lalu, dan indeks keyakinan konsumen merosot dari 127,2 poin pada Januari menjadi 117,8 poin di Juni.

Sejumlah pihak berharap pemenuhan kebutuhan organisasi TNI pascareorganisasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Di tengah dorongan memperkuat pertahanan, stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dinilai tetap menjadi prioritas utama bagi masyarakat.