5 Pernyataan Kontroversial "Gubernur Konten" Dedi Mulyadi yang Membuat Netizen Terbelah

Jakarta, 13 Mei 2025 - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi pusat perhatian akibat kebijakan kontroversial yang memicu debat sengit di media sosial. Sejak menjabat pada 20 Februari 2025, ia dijuluki "Gubernur Konten" karena aktif di YouTube, Instagram, dan TikTok. Kebijakannya sering viral, tetapi juga menuai kritik dari netizen, aktivis, hingga pejabat. Meski begitu, sebagian warga memuji ketegasan dan kedekatannya dengan rakyat.

Apasaja pernyataan serta tindakan Dedi Mulyadi yang selalu menuai kontroversi terebut? berikut ini 5 diantaranya. Pertama, Dedi mengusulkan vasektomi sebagai syarat bansos pada Mei 2025 untuk menekan angka kelahiran keluarga miskin. Usulan ini dianggap diskriminatif dan memicu kecaman luas.

"Kebijakan ini tidak manusiawi dan bertentangan dengan keadilan sosial," kata Ketua Komnas HAM Jawa Barat, Rina Susanti, kepada Tempo pada 6 Mei 2025.

Hashtag #TolakVasektomiBansos trending di X selama dua hari. Dedi menyebut usulannya hanya wacana untuk diskusi.

"Saya ingin solusi jangka panjang untuk kemiskinan, bukan bansos sementara," ujar Dedi di YouTube pada 7 Mei 2025.

Kedua, Dedi berencana mengirim siswa nakal ke barak militer selama 6-12 bulan, diumumkan pada April 2025. Kebijakan ini dianggap mendisiplinkan pelajar bermasalah, tetapi menuai kritik.

"Pendidikan disiplin tidak boleh mengorbankan hak anak," kata psikolog pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Dr. Ani Cahyani, di Kompas TV pada 2 Mei 2025.

Netizen di X terbagi, sebagian mendukung, lainnya menyebutnya solusi instan. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyindir Dedi sebagai "Gubernur Konten" di DPR.

"Konten saya hemat anggaran iklan Jabar dari Rp50 miliar jadi Rp3 miliar," tanggap Dedi pada 29 April 2025.

Ketiga, larangan wisuda sekolah dan study tour yang diumumkan Maret 2025 memicu polemik. Debat Dedi dengan remaja Aura Cinta soal wisuda menjadi viral di YouTube.

"Saya kecewa, kritik saya dijawab dengan cara merendahkan," kata Aura kepada Bangsaonline.com pada 3 Mei 2025.

Dedi menegaskan larangan itu untuk menghemat biaya orang tua, tetapi netizen menilainya kurang empati.

Keempat, Dedi memerintahkan pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor, pada Maret 2025 untuk cegah banjir. Tindakan ini dikritik Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

"Tindakan ini bisa merusak sektor pariwisata," kata Widiyanti pada 25 Maret 2025.

Netizen di X mendukung Dedi, menyebut normalisasi sungai lebih penting.

"Saya tidak cari populer, banjir harus dicegah," kata Dedi di Instagram pada 26 Maret 2025.

Kelima, pembentukan Satgas Antipremanisme pada Maret 2025 menimbulkan polemik. Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat menilai pernyataan Dedi menyinggung ormas.

"Jangan asal tuduh, kami juga bagian dari masyarakat," kata H. Asep Suherman di Kompas.com pada 13 April 2025.

Dedi meminta maaf di Instagram, tetapi netizen mempertanyakan ketulusannya.

Kontroversi ini mencerminkan polarisasi publik terhadap Dedi. Pendukung memuji keberaniannya, sementara kritikus menilai kebijakannya sensasional.

"Dedi punya energi besar, tapi sering terjebak wacana memecah belah," kata pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Dr. Budi Santoso, kepada Kompas.id pada 6 Mei 2025.

Dedi tetap yakin, mengklaim dukungan rakyat Jabar di media sosial kuat, meski kritik terus mengalir.