Dirjen Bea Cukai Diangkat dari Perwira TNI Aktif, Ini yang Membuat Netizen Khawatir

Jakarta, 23 Mei 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Letjen Djaka Budi Utama, perwira tinggi TNI aktif, sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Jumat pagi (23/5/2025) di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta. Pelantikan ini, yang dilakukan secara tertutup, merupakan bagian dari rotasi besar-besaran pejabat eselon I, termasuk pengangkatan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak.

Namun, penunjukan Djaka, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN), memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi dan masyarakat, di tengah keluhan publik yang terus mencuat terkait pelayanan Bea Cukai.

Pengangkatan Perwira Aktif Sebagai Dirjen Bea Cukai Dinilai Tabrak Aturan

Letjen Djaka Budi Utama, yang memiliki pengalaman di satuan elite Kopassus dan BIN, dilantik untuk menggantikan Askolani sebagai Dirjen Bea Cukai. Menurut laporan detikFinance (23/5/2025), Djaka tiba di Kementerian Keuangan pukul 08.38 WIB dengan mengenakan pakaian batik dan disambut oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi.

Penunjukannya dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan, termasuk narkoba, melalui pintu masuk Bea Cukai, mengingat latar belakang intelijennya.

Namun, keputusan ini menuai kritik keras dari akademisi. Abdul Gaffar Karim dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebut penunjukan TNI aktif untuk jabatan sipil ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit aktif menduduki jabatan sipil kecuali dalam keadaan tertentu dan dengan izin khusus (Tempo.co, 23/5/2025).

“Penunjukan ini bisa menghambat jenjang karier ASN yang telah lama berkecimpung di bidang kepabeanan. Jabatan Dirjen Bea Cukai membutuhkan keahlian teknis, bukan hanya pengawasan intelijen,” tegas Abdul. Ia juga memperingatkan bahwa langkah ini dapat merusak meritokrasi dalam birokrasi.

Tanggapan Netizen: Dukungan dan Kekhawatiran di Media Sosial

Penunjukan Djaka memicu reaksi beragam di platform X. Sebagian netizen mendukung keputusan ini, dengan alasan bahwa latar belakang militer dapat membawa ketegasan dalam menangani penyelundupan. Seorang pengguna X menulis, “Bea Cukai butuh sosok tegas seperti TNI untuk bersih-bersih penyelundupan. Semoga efektif!”

Banyak pula yang mengkritik, mempertanyakan kompetensi militer dalam mengelola tugas teknis kepabeanan. Seorang pengguna dengan akun anonim menyatakan, “Kenapa harus TNI? ASN di Kemenkeu kan banyak yang qualified. Ini soal pajak, bukan operasi militer.” Diskusi ini menjadi viral di X pada 23 Mei 2025, dengan hashtag #BeaCukaiMiliter ramai diperbincangkan.

Keluhan Publik terhadap Bea Cukai, Pajak Tinggi dan Barang Dibuka

Selain kontroversi penunjukan, pelayanan Bea Cukai kembali menjadi sorotan akibat keluhan publik yang sering muncul di media sosial dan laporan media. Salah satu isu yang kerap dikeluhkan adalah pengenaan pajak dan bea masuk yang dianggap tidak wajar untuk barang kiriman dari luar negeri.

Misalnya, kasus yang viral di media sosial pada 2024 menunjukkan seorang warga yang menerima hadiah berupa pakaian senilai Rp1,5 juta dari keluarga di luar negeri, tetapi dikenakan pajak dan biaya administrasi hingga Rp2,8 juta di Bandara Soekarno-Hatta. Kasus ini, yang dilaporkan oleh Kompas.com (2024), memicu kemarahan publik karena biaya tersebut melebihi nilai barang.

Kasus lain yang sering dikeluhkan adalah pemeriksaan barang oleh Bea Cukai yang merusak kemasan, terutama untuk barang koleksi seperti mainan atau figur. Pada 2023, seorang kolektor di Jakarta mengeluhkan melalui X bahwa merchandise figur anime senilai Rp2 juta yang dipesan dari Jepang telah dibuka kemasannya oleh petugas Bea Cukai untuk pemeriksaan, sehingga mengurangi nilai koleksinya.

“Ini edisi terbatas, tapi kotaknya sudah rusak karena dibongkar. Apa tidak ada SOP yang lebih hati-hati?” tulisnya dalam utas yang mendapat ratusan retweet. Keluhan serupa juga muncul terkait kiriman mainan anak dari luar negeri, di mana kemasan dibuka tanpa izin, memicu pertanyaan tentang privasi dan prosedur pemeriksaan.

Tantangan Reformasi dan Kepercayaan Publik

Pelantikan Letjen Djaka Budi Utama diharapkan dapat mempercepat reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk meningkatkan penerimaan negara dan menekan penyelundupan. Namun, tantangan besar menanti, terutama dalam memperbaiki citra Bea Cukai yang kerap dikritik akibat pelayanan yang dianggap kurang ramah pengguna. Kasus-kasus seperti pajak tidak proporsional dan pemeriksaan barang yang merusak kemasan terus menjadi sorotan publik.

Menurut detik20 (23/5/2025), rotasi pejabat ini juga melibatkan pengangkatan Bimo Wijayanto, mantan Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, sebagai Dirjen Pajak untuk mempercepat reformasi sistem perpajakan, termasuk penyempurnaan sistem Coretax. Namun, Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik terhadap penunjukan Djaka atau keluhan publik terhadap pelayanan Bea Cukai.