DPRD Pati Bentuk Pansus Hak Angket untuk Makzulkan Bupati Sudewo, Aksi Demo Ricuh Berujung Pembakaran Mobil Polisi

Situasi politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memanas setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menggelar sidang paripurna mendadak pada Rabu, 13 Agustus, dan menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan ribuan warga yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD, mendesak agar sang bupati mundur dari jabatannya. Menariknya, seluruh fraksi, termasuk Partai Gerindra yang sebelumnya menjadi partai pendukung Sudewo, sepakat dengan langkah ini.

Bupati Sudewo mengaku menghormati keputusan DPRD dan menyebut peristiwa ini sebagai pelajaran berharga di masa awal kepemimpinannya. Ia menegaskan tidak akan mundur hanya karena tuntutan massa, mengingat posisinya diperoleh melalui mekanisme demokratis. Sudewo juga menyampaikan permintaan maaf kepada warga dan berjanji melakukan pembenahan ke depan, sambil mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi.

Namun, di luar ruang sidang, situasi memanas. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kericuhan setelah tuntutan massa untuk bertemu langsung dengan bupati tidak kunjung terpenuhi. Massa melemparkan botol dan gelas air mineral ke arah aparat kepolisian yang berjaga. Untuk membubarkan kerumunan, petugas terpaksa menembakkan gas air mata. Kericuhan memuncak saat satu unit mobil milik Provos Polres Grobogan dibakar oleh massa. Api berhasil dipadamkan dengan mobil water canon, namun insiden tersebut menambah ketegangan di lokasi.

Tidak hanya itu, massa juga berusaha menerobos barikade penyekatan jalan menuju area demo. Ketegangan mereda setelah aparat membuka jalur khusus untuk truk pembawa pengeras suara, sementara kendaraan lain tetap dilarang masuk. Situasi diperketat dengan pantauan udara menggunakan dua unit helikopter.

Kapolda Jawa Tengah melalui Kabid Humas mengonfirmasi bahwa ada 11 orang yang diamankan karena diduga menjadi provokator kericuhan. Selain itu, sebanyak 34 orang mengalami luka-luka, baik dari pihak aparat maupun warga, dengan sebagian dirawat di RSUD Suwondo dan sebagian lainnya sudah dipulangkan.

Latar belakang aksi besar ini tidak terlepas dari kebijakan Bupati Sudewo yang sebelumnya menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 hingga maksimal 250%. Meski kebijakan tersebut sudah dibatalkan setelah gelombang protes, banyak warga yang menilai langkah itu menunjukkan sikap arogan dari sang bupati. Penolakan yang meluas akhirnya memicu gelombang demonstrasi yang berujung pada keputusan politik DPRD untuk memproses pemakzulan.

Kini, usai aksi ricuh tersebut, suasana di pusat pemerintahan Kabupaten Pati berangsur kondusif. Massa telah membubarkan diri dan sampah sisa aksi telah dibersihkan. Meski demikian, proses politik di DPRD akan terus berlanjut, dan pansus hak angket yang baru dibentuk akan menjadi penentu masa depan kepemimpinan Bupati Sudewo di Pati.