Pengibaran Bendera One Piece Menjelang 17 Agustus: Ekspresi Rakyat atau Ancaman Makar?

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, masyarakat di sejumlah daerah memeriahkan suasana dengan cara yang tidak biasa: mengibarkan bendera bajak laut dari anime One Piece, yakni simbol Jolly Roger. Bendera ini tampak berkibar di berbagai tempat mulai dari rumah warga hingga kendaraan pribadi seperti truk. Fenomena ini memicu polemik publik mengenai makna sebenarnya dari simbol tersebut serta dampaknya dalam konteks hukum nasional.

Politisi Partai Golkar, Firman Subagyo, menilai bahwa pengibaran bendera non-nasional menjelang peringatan hari kemerdekaan dapat menimbulkan kekeliruan persepsi publik, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Ia mengingatkan bahwa ekspresi seperti ini bisa menjadi celah masuknya agenda tersembunyi dan jika dibiarkan secara berlebihan dapat memicu provokasi yang, dalam situasi ekstrem, bisa menyerempet pada unsur makar. Namun, Firman juga mengakui bahwa ekspresi tersebut bisa jadi lahir dari keresahan sosial dan bentuk kreativitas masyarakat yang merasa aspirasi mereka tidak tersampaikan secara formal.

Sementara itu, Ketua YLBHI Muhammad Isnur memberikan pandangan berbeda. Ia melihat fenomena ini sebagai bentuk partisipasi aktif warga yang merasa tidak didengar. Menurutnya, pengibaran bendera One Piece merupakan simbol dari perjuangan melawan ketidakadilan, seperti yang tergambar dalam kisah anime tersebut. Ia juga menekankan bahwa kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi, termasuk melalui simbol-simbol budaya populer seperti One Piece. Menurut Isnur, pendekatan pemerintah terhadap kritik seharusnya lebih terbuka dan tidak reaktif.

Isnur mencontohkan bahwa tokoh-tokoh politik seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahkan pernah menggunakan pin One Piece saat kampanye, dan hal itu saat itu tidak dipermasalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa simbol Jolly Roger bukan hal asing dalam ruang publik dan politik. Ia menyarankan agar para pejabat negara merespon ekspresi warga dengan memahami konteks sosial di baliknya, bukan dengan kecurigaan berlebihan.

Perdebatan ini menyoroti ketegangan antara ekspresi kultural dan sensitivitas terhadap simbol kenegaraan, terutama dalam momentum bersejarah seperti hari kemerdekaan. Sementara sebagian kalangan menuntut penghormatan terhadap simbol negara, yang lain menekankan pentingnya ruang bagi suara-suara dari masyarakat yang merasa tidak terwakili. Pada akhirnya, fenomena ini menjadi cermin dari dinamika demokrasi di Indonesia, di mana kritik, ekspresi, dan perbedaan pandangan menjadi bagian dari kebisingan yang justru diperlukan untuk menjaga keberagaman dan kebebasan sipil.