Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Mulai Dicairkan Mei 2025, KPM Diminta Cek Status Penerima

Jakarta, Alltodays.com – Kabar gembira bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) resmi memulai pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap kedua untuk periode April–Juni 2025.

Proses penyaluran ini diperkirakan berlangsung sepanjang Mei hingga awal Juni 2025, dengan target menjangkau jutaan keluarga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Berdasarkan informasi dari laman resmi Kemensos, bansos PKH tahap kedua mulai disalurkan secara bertahap sejak 15 Mei 2025, sementara BPNT dijadwalkan mengikuti pada minggu ketiga Mei, tepatnya mulai 20 Mei 2025.

Penyaluran dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta melalui PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu.

“Kami berupaya memastikan bantuan ini tepat sasaran dengan menggunakan data DTSEN yang telah diverifikasi,” ujar narator kanal YouTube Info Bansos, sebagaimana dikutip Poskota pada 26 April 2025.

Besaran bantuan BPNT tahap kedua mencapai Rp600.000 per KPM, yang merupakan akumulasi untuk tiga bulan (April–Juni) dengan nominal Rp200.000 per bulan.

Artikel Terkait: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2025: Semangat Persatuan untuk Indonesia Emas

Sementara itu, bansos PKH memiliki nominal bervariasi tergantung kategori penerima, seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas, dengan jumlah maksimal hingga Rp3 juta per tahun.

“Uang ini sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari, terutama buat beli beras dan keperluan anak sekolah,” ujar Bapak Slamet, seorang KPM di Depok, Jawa Barat, saat ditemui di kantor pos setempat.

Namun, tidak semua KPM merasakan kelancaran pencairan. Sejumlah penerima melaporkan saldo KKS mereka masih kosong hingga pertengahan Mei. “Saya sudah cek di ATM BRI, tapi belum ada apa-apa.

Katanya sih minggu ini cair, tapi belum pasti,” keluh Ibu Sari, warga Bogor, kepada tim jurnalis. Kemensos menegaskan bahwa proses verifikasi dan pemutakhiran data DTSEN menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan di beberapa wilayah.

Selain itu, sekitar 1,7 juta keluarga dilaporkan tidak lolos validasi untuk PKH tahap kedua karena perubahan status ekonomi atau data yang tidak sesuai.

Bagi masyarakat yang ingin memastikan status penerima, Kemensos menyediakan layanan pengecekan online melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.

Cukup masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP, dan sistem akan menampilkan informasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH, BPNT, atau bansos lainnya.

“Saya sarankan KPM rutin cek status di aplikasi resmi dan koordinasi dengan pendamping sosial agar tidak ketinggalan informasi,” kata Dedi, seorang pendamping PKH di Garut.

Pemerintah berharap bansos ini dapat meringankan beban ekonomi KPM di tengah tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Menurut laman Detik, penyaluran bansos tahap kedua ini juga diiringi dengan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mendukung ketahanan keluarga dan pendidikan anak.

KPM diimbau untuk waspada terhadap informasi hoaks terkait pencairan bansos. “Jangan percaya kalau ada yang minta bayaran untuk mempercepat pencairan. Semua proses gratis,” tegas Kemensos melalui akun Instagram resmi @kemensosri.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi layanan bantuan Kemensos atau mengakses kanal resmi seperti situs kemensos.go.id.