Payment ID Jadi Kontroversi, BI Tegaskan Masih Uji Coba
Bank Indonesia (BI) menegaskan Payment ID belum diluncurkan, masih uji coba September 2025 di Banyuwangi untuk bansos non-tunai. Kontroversi privasi memicu keresahan publik, dengan BI menjamin kepatuhan UU PDP dan mitigasi risiko.
Jakarta, 13 Agustus 2025 -- Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa sistem Payment ID belum akan diluncurkan pada 17 Agustus mendatang, meskipun isu ini telah memicu kekhawatiran luas di masyarakat. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data transaksi keuangan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga memungkinkan pemantauan aktivitas seperti rekening bank, e-wallet, dan pinjaman online. Fokus awal adalah uji coba penyaluran bansos non-tunai untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan distribusi bantuan.
Kekhawatiran masyarakat muncul terkait potensi pelanggaran privasi, di mana data pribadi bisa disalahgunakan untuk pengawasan berlebih. Kritik dari pakar menyoroti risiko kebocoran data di tengah lemahnya perlindungan digital nasional. BI menjamin kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022, dengan akses data hanya atas persetujuan pemilik.
"Sampai hari ini belum ada yang namanya Payment ID. Kita masih sandbox, uji coba, piloting, gitu ya. Itu yang masih kita kerjakan di BI," ujar Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.
Uji coba Payment ID dijadwalkan dimulai September 2025 di Banyuwangi, khusus untuk bansos non-tunai guna mendukung program pemerintah baru. Implementasi penuh kemungkinan baru terealisasi pada 2029 setelah regulasi tambahan disusun. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap informasi hoaks yang beredar.
"Hal terkait uji cobanya adalah bansos nontunai, itu masih diuji coba. Bansos nontunai akan ada program barunya oleh pemerintah di bulan September ada rencana di-launching di Banyuwangi. Itu yang kita bantu melakukan uji coba," tambah Dicky Kartikoyono.
Di media sosial, netizen menyuarakan keresahan serupa. Seorang pengguna X menulis, "ngeri juga sama rencana Payment ID nya BI, sekarang aja rekening kebobol atau kesedot sendiri bank ga mau tau." Pengguna lain menambahkan, "Payment id lacak transaksi suap menyuap ke anggota dpr, bisa gak? Jangan beraninya ke rakyat doang."
"Itu juga berpotensi melanggar undang-undang (UU Pelindungan Data Pribadi). Selain itu, kalau kita lakukan, BI berarti kurang kerjaan kalau sampai tracking siapa beli sepatu, siapa nongkrong di kafe. Masa kami mau begitu?" kata Dicky Kartikoyono menanggapi isu privasi.
Pemerintah diharapkan melibatkan masyarakat lebih luas dalam diskusi ini agar kebijakan ini tidak memperburuk kepercayaan publik. Rekomendasi seperti enkripsi tingkat tinggi dan audit independen diusulkan untuk mitigasi risiko. Dengan langkah ini, inovasi Payment ID diharapkan berjalan secara etis dan bermanfaat.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0
