Sengketa Blok Ambalat Kembali Memanas, Pemerintah Diminta Tegas Jaga Kedaulatan

Persoalan sengketa wilayah Blok Ambalat kembali mencuat di tengah hangatnya hubungan Indonesia dan Malaysia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Meski belum genap setahun menjabat, kedua pemimpin sudah beberapa kali bertemu dan menjalin komunikasi layaknya sahabat lama. Salah satu pertemuan penting berlangsung pada 27 Juni lalu di Istana Merdeka, Jakarta, di mana keduanya mengumumkan kesepakatan pengelolaan bersama Blok Ambalat sambil menunggu penyelesaian hukum.

Kesepakatan ini menggunakan mekanisme pengembangan bersama atau joint development yang dinilai menguntungkan secara ekonomi. Namun, kerja sama tersebut memicu protes di kedua negara. Di Malaysia, pimpinan negara bagian Sabah mempertanyakan keputusan Anwar yang dianggap tidak dikonsultasikan terlebih dahulu, sementara di Indonesia, muncul kekhawatiran bahwa Ambalat bisa lepas seperti kasus Sipadan dan Ligitan.

Kekhawatiran di Indonesia semakin memuncak setelah pada 6 Agustus lalu, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengumumkan penyebutan Laut Sulawesi untuk Blok Ambalat, menolak penggunaan nama Ambalat. Komisi I DPR RI pun mendesak pemerintah mempertahankan kedaulatan dan melakukan konsultasi sebelum menjalankan kerja sama.

Sejarah pahit kedua negara menjadi latar kekhawatiran ini. Malaysia pernah kehilangan Blok L dan M ke Brunei tanpa konsultasi dengan Sabah, sementara Indonesia kalah dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan pada 2002 di Mahkamah Internasional karena Malaysia dinilai lebih konsisten melakukan pembangunan dan pengembangan di wilayah tersebut.

Pengamat menilai penggunaan istilah geografis yang berbeda dapat menimbulkan implikasi politis terhadap status klaim wilayah. Karena itu, pemerintah Indonesia diminta tegas mengawal pengembangan bersama Blok Ambalat, memastikan porsi pembangunan seimbang sejak tahap awal, serta melakukan pengawasan ketat agar Malaysia tidak lebih maju dalam pengembangan wilayah yang diperkirakan kaya minyak dan gas ini.

Kalau Anda mau, saya bisa buatkan versi analisis geopolitik yang membedah risiko politik dan ekonomi dari kesepakatan Ambalat ini supaya lebih komprehensif.

Ask ChatGPT