Tahap Awal Relokasi ASN Dimulai, Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terus Dikebut

Pemerintah Indonesia resmi memulai tahap awal relokasi aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara sebagai bagian dari proses pemindahan pusat pemerintahan. Sebanyak 3.500 ASN dari 16 kementerian dan lembaga menjadi gelombang pertama yang akan menempati wilayah baru tersebut. Hingga saat ini, Ibu Kota Nusantara telah dihuni oleh sekitar 1.200 ASN dan lebih dari 5.000 pekerja konstruksi yang terlibat langsung dalam percepatan pembangunan. Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursantiasto, mengungkapkan bahwa konsep pengelolaan aset di IKN akan mengadopsi pendekatan bisnis-ke-bisnis seperti kawasan SCBD di Jakarta, guna menarik minat investor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pemerintah optimistis relokasi akan berjalan sesuai rencana seiring rampungnya infrastruktur dasar yang dibangun secara masif.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa tidak ada moratorium dalam pembangunan IKN. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menginstruksikan percepatan konstruksi gedung-gedung legislatif dan yudikatif dalam tiga tahun ke depan, dengan fokus utama di zona inti 1A dan 1B yang mencakup istana negara serta lembaga tinggi negara. Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Roy Santoso, menyatakan bahwa elemen pendukung seperti sarana olahraga dan pusat keramaian sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem perkotaan yang layak huni. Bukan hanya sekadar memindahkan pegawai, pemerintah ingin membangun kota yang nyaman dan mampu menarik minat tinggal jangka panjang.

Basuki menyebut seluruh tahapan persiapan pembangunan IKN tahap kedua telah rampung, termasuk perencanaan anggaran. Tahap kedua ini akan difokuskan pada pembangunan gedung legislatif dan yudikatif beserta lingkungan pendukungnya. Proses lelang konstruksi dijadwalkan berlangsung mulai Agustus 2025. Total kebutuhan anggaran untuk tahap ini mencapai Rp48,8 triliun hingga tahun 2028, dengan alokasi anggaran pada 2025 sebesar Rp14,4 triliun, meningkat pada 2026 menjadi Rp17,08 triliun ditambah Rp4,1 triliun dari Kementerian Keuangan, lalu Rp14,64 triliun di tahun 2027 dan Rp2,68 triliun di 2028. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang terintegrasi ditandai pula dengan keterlibatan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Perekonomian yang menilai bahwa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif adalah langkah krusial bagi efektivitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Staf Khusus Otorita IKN, Troy Panto, menyatakan bahwa pembangunan ibu kota baru ini adalah kerja bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Konsep kota pintar yang dibangun di atas semangat pelestarian lingkungan dan budaya menjadi landasan utama pembangunan IKN. Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelesaian gedung legislatif di IKN. Menurutnya, gedung baru akan memperkuat kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya, mulai dari penyusunan undang-undang hingga pengawasan kebijakan pemerintah.

Pemerintah yakin bahwa pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif akan rampung sesuai jadwal. Dengan infrastruktur eksekutif yang hampir rampung, IKN ditargetkan menjadi ibu kota dengan tiga fungsi utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seluruh proses ini diharapkan membuka babak baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia, menghadirkan pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan mencerminkan semangat kemajuan bangsa.