Kapolri Mutasi Komjen Setyo Budiyanto dan Eddy Hartono Jelang Pensiun

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) Polri, termasuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Setyo Budiyanto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono. Mutasi ini merupakan bagian dari proses penyegaran dan persiapan menjelang masa pensiun para perwira, sebagaimana diumumkan secara resmi pada Selasa, 24 Juni 2025.

Rotasi ini mencakup sedikitnya empat perwira berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen), meski sejumlah laporan menyebut hingga lima nama turut dimutasi. Namun, perhatian publik lebih tertuju pada dua sosok sentral, Setyo Budiyanto dan Eddy Hartono, yang selama ini menduduki posisi strategis di luar struktur utama Polri. Perpindahan ini pun menimbulkan banyak tanya karena menyangkut dua lembaga vital: KPK dan BNPT.

Surat keputusan mutasi telah diterbitkan secara internal oleh Polri, meskipun nama-nama pengganti untuk kedua jabatan tersebut belum diungkap. Hingga berita ini dirilis, KPK dan BNPT belum memberikan tanggapan resmi terkait dampak mutasi terhadap keberlanjutan tugas lembaga masing-masing.

Baca Juga: Kasus Korupsi Dam Rp5 Miliar Seret Nama Rini Syarifah dan Kakaknya

Di media sosial, khususnya platform X, warganet mempertanyakan waktu dan alasan di balik mutasi ini. Beberapa akun menyoroti bahwa mutasi dilakukan saat KPK tengah menangani berbagai kasus besar dan BNPT menjalankan sejumlah program strategis nasional. Meski demikian, tidak ada indikasi bahwa langkah ini dilatarbelakangi oleh alasan lain selain administratif dan kedekatan masa pensiun.

Komjen Setyo Budiyanto dikenal karena keterlibatannya dalam sejumlah penyelidikan besar kasus korupsi, sementara Komjen Eddy Hartono mendapat apresiasi atas penguatan program deradikalisasi nasional. Transisi kepemimpinan di kedua lembaga tersebut diharapkan berjalan lancar dan tidak mengganggu stabilitas institusional.

Publik kini menanti langkah Kapolri selanjutnya, termasuk siapa yang akan ditunjuk untuk menggantikan posisi penting di KPK dan BNPT, demi menjamin kesinambungan tugas dan efektivitas lembaga penegak hukum dan keamanan tersebut.