Prabowo Singgung Siswa Keracunan MBG karena Makan Tak Pakai Sendok, Ini Faktanya di Lapangan!

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif andalan Presiden Prabowo Subianto, terus menjadi sorotan publik sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dengan anggaran Rp71 triliun untuk 2025, program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, menyusui, serta bayi dan balita.

Namun, pelaksanaannya diwarnai berbagai tantangan, mulai dari kasus keracunan, dugaan korupsi, keluhan vendor, hingga kritik masyarakat. Berikut ulasan mendalam berdasarkan fakta terkini.

Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis di Berbagai Daerah

Program MBG menghadapi sorotan tajam akibat kasus keracunan makanan yang menimpa siswa di beberapa daerah. Berdasarkan laporan, setidaknya empat wilayah mencatat insiden keracunan sejak program ini dimulai:

• Sukoharjo, Jawa Tengah: Pada 16 Januari 2025, 40 siswa SD Negeri Dukuh 03 mengalami mual, muntah, dan pusing setelah menyantap ayam tepung yang berbau basi. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, “Yang Sukoharjo terutama ya, ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan.”
• Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur: Pada 18 Februari 2025, 29 siswa SD Katolik Andaluri dilarikan ke puskesmas dengan gejala mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan MBG.
• Cianjur, Jawa Barat: Pada 21 April 2025, 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 mengalami keracunan massal, memicu penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat.
• Bombana, Sulawesi Tenggara: Pada 23 April 2025, 13 siswa SDN 33 Kasipute mengalami muntah dan sakit perut setelah menyantap ayam tepung yang diduga basi.
• Wonorejo, Jawa Tengah: Pada 24 April 2025, kepala sekolah dan dua murid SDN 4 Wonorejo mengalami mual dan sakit perut setelah menyantap menu MBG berupa nasi, ayam, tahu, kecambah, kuah soto, dan susu.

Mengenai kasus keracunan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa insiden terjadi karena “siswa tidak menggunakan sendok” dan “belum terbiasa mengonsumsi susu,” yang memicu reaksi pencernaan. Pernyataan ini menuai kritik karena dianggap mengabaikan akar masalah, seperti standar keamanan pangan yang kurang optimal.

Anggaran MBG yang Meningkat Untuk Tahun 2026

Anggaran MBG untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp71 triliun, menargetkan 15 juta penerima dari pelajar PAUD hingga SMA, ibu hamil, menyusui, serta bayi dan balita. Namun, untuk 2026, pemerintah memproyeksikan kenaikan signifikan menjadi Rp171 triliun, lebih dari dua kali lipat, guna menjangkau lebih banyak penerima, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 
Kenaikan ini mencerminkan ambisi pemerintah untuk memperluas cakupan program, tetapi juga memicu kekhawatiran akan efisiensi dan potensi penyalahgunaan anggaran, terutama di tengah pemotongan anggaran kementerian lain sebesar Rp306 triliun untuk mendanai MBG dan program populis lainnya.

Dugaan Penyimpangan Anggaran Pada Program MBG

Program MBG diwarnai kekhawatiran akan korupsi, mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan potensi konflik kepentingan.

Salah satu indikasi korupsi adalah laporan dari mitra dapur di Jakarta Selatan yang menuduh pihak berwenang melakukan penggelapan, meskipun belum ada konfirmasi resmi. 

Hingga Mei 2025, belum ada individu yang ditetapkan sebagai tersangka secara resmi dalam kasus korupsi MBG. Namun, kepolisian telah memulai penyelidikan berdasarkan laporan tunggakan pembayaran kepada mitra dapur sejak Februari 2025.

ICW juga mencatat bahwa perencanaan anggaran MBG yang tergesa-gesa dan kurangnya pelibatan publik membuka peluang penyalahgunaan.

“Perencanaan dalam waktu singkat, minim transparansi informasi dan pelibatan stakeholders maupun publik, serta larangan mempublikasikan program MBG menjadi kombinasi jitu untuk menghabiskan anggaran dan membuka peluang besar terjadinya korupsi,” tulis ICW.

Pembayaran Terlambat Jadi Keluhan Para Vendor

Vendor atau mitra dapur yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengeluhkan sejumlah kendala, terutama keterlambatan pembayaran.

Pada April 2025, mitra dapur di beberapa daerah melaporkan belum menerima pembayaran sejak Februari, yang mempengaruhi operasional mereka. 

Selain itu, vendor juga menghadapi tantangan dalam memenuhi standar kualitas makanan dengan anggaran terbatas, terutama karena ketentuan penggunaan bahan pangan lokal yang kadang sulit diakses.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui adanya masalah pembayaran dan menyatakan bahwa evaluasi sedang dilakukan. 
“Sebagian besar lancar, aman,” katanya, meskipun mengakui perlunya perbaikan dalam koordinasi dengan mitra dapur.

Penyebab Keracunan di Lapangan

Kasus keracunan MBG di berbagai daerah sebagian besar dipicu oleh kesalahan teknis dalam pengolahan dan penyimpanan makanan.

Di Sukoharjo, misalnya, ayam krispi tidak matang sempurna karena kehabisan gas saat menggoreng, seperti diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana, “Pada saat mau menggoreng, gasnya habis.”.

Di Empat Lawang, penggunaan ikan yang tidak segar akibat penyimpanan berulang dalam freezer menjadi penyebab keracunan, dengan Dadan menambahkan.

“Ikan yang digunakan tidak segar karena proses penyimpanan dan pengolahan berulang.” Selain itu, keterlambatan distribusi, seperti di Batang, menyebabkan makanan basi sebelum dikonsumsi, dengan Dadan mencatat, “Makanannya dalam keadaan baik, kalau tepat waktu itu tidak kejadian.”

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) juga menemukan bahwa 45% menu MBG mengandung bahan ultra-olahan tinggi gula dan lemak, seperti susu berperisa, yang dapat memicu gangguan pencernaan pada siswa yang tidak terbiasa.

Komentar Netizen Terkait Program MBG

Di media sosial, terutama platform X, netizen menyuarakan kritik tajam terhadap MBG. Banyak yang menyoroti kasus keracunan, dugaan korupsi, dan distribusi yang kacau.

Seorang pengguna, @disyarinda, menyebut program ini “pure bodoh dari segi ide sampai eksekusi,” menyinggung menu yang tidak jelas dan anggaran besar yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan.

Netizen juga mengkritik pengurangan anggaran infrastruktur untuk mendanai MBG, yang dianggap memperlambat pembangunan daerah tertinggal.