Digitalisasi Lapor Diri PPG Guru Tertentu 2025 Resmi Dibuka, 325.000 Guru Kejar Sertifikasi Profesional

Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi meluncurkan tahapan lapor diri Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu 2025 secara daring mulai hari ini, 22 Mei hingga 1 Juni 2025.

Melalui platform SIMPKB di https://paspor-gtk.simpkb.id, sebanyak 325.000 guru dalam jabatan berlomba meraih sertifikat pendidik. Namun, tantangan akses digital di daerah terpencil menjadi sorotan utama.

Digitalisasi untuk Transparansi dan Efisiensi

Program ini menyasar guru aktif yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun ajaran 2023/2024, namun belum tersertifikasi, termasuk 50% guru honorer, 7% ASN, dan Guru Penggerak.

Proses lapor diri mengharuskan peserta mengunggah 12 berkas administrasi, seperti scan ijazah S1/D4, surat keterangan bebas NAPZA, dan pakta integritas.

“Digitalisasi lapor diri dirancang untuk mempercepat sertifikasi, meminimalkan hambatan geografis, dan memastikan transparansi,” ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani.

Setelah lapor diri, guru akan mengikuti orientasi di 124 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di 38 provinsi, diikuti pembelajaran mandiri daring melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) mulai 6 Juni hingga 18 Juli 2025.

Pendaftaran Uji Kompetensi PPG (UKPPPG) dijadwalkan pada 7–19 Juli 2025, sebagai syarat akhir memperoleh sertifikat pendidik. Jawa Barat mencatatkan peserta terbanyak dengan 34.882 guru, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Tantangan Akses Digital di Daerah Terpencil

Meski digitalisasi menjanjikan kemudahan, guru di daerah terpencil menghadapi kendala signifikan. Siti Aminah, guru honorer di Merauke, Papua, mengeluhkan sulitnya akses internet.

“Sinyal di sini lelet, kadang harus ke kota untuk mengunggah berkas,” ungkapnya. Ahmad Fauzi, guru SMP di Surabaya, juga menyoroti masalah teknis. “Validasi ijazah di SIVIL PDDikti sering bermasalah, verval manual sangat menyita waktu,” katanya.

Kemendikbudristek menegaskan bahwa guru dengan kendala administrasi dapat menyelesaikan verifikasi sebelum tahapan berikutnya.

Namun, pemerintah diminta segera memperkuat infrastruktur digital di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) agar tidak ada guru yang tertinggal.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk mendukung akses internet di wilayah terpencil,” jelas Koordinator PPG Kemendikbudristek, Budi Santoso.

Artikel Terkait: Ahmad Dhani Divonis Langgar Kode Etik DPR, Disanksi Teguran dan Wajib Minta Maaf

Peringatan Penipuan dan Jaminan Gratis

Program ini, yang dibiayai penuh oleh APBN, tidak memungut biaya apa pun. Namun, maraknya penipuan menjadi perhatian serius, dengan oknum menjanjikan kelulusan dengan imbalan biaya.

“Jangan percaya janji kelulusan instan. Semua proses resmi dilakukan melalui SIMPKB,” tegas Nunuk Suryani. Guru diimbau memeriksa status pemanggilan melalui akun SIMPKB mulai 8 Mei 2025 dan melaporkan penipuan ke pusat bantuan PPG.

Dampak dan Harapan

PPG Guru Tertentu 2025 merupakan bagian dari target Kemendikbudristek untuk mensertifikasi 800.000 guru hingga 2026, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sertifikat pendidik tidak hanya membuka peluang tunjangan profesi, tetapi juga pengangkatan sebagai ASN melalui jalur PPPK, terutama bagi guru honorer. “Ini bukan sekadar sertifikat, tapi pengakuan atas dedikasi kami,” ujar Siti Aminah dengan penuh harap.

Keberhasilan digitalisasi lapor diri diharapkan menjadi langkah besar menuju pendidikan berkualitas. Namun, keberlanjutan program ini bergantung pada penyelesaian tantangan infrastruktur digital.

Dengan 325.000 guru kini memulai perjalanan profesional mereka, Indonesia semakin dekat dengan cita-cita pendidikan yang inklusif dan merata.

Untuk informasi lebih lanjut, guru dapat mengakses laman resmi PPG atau menghubungi Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) provinsi masing-masing.