Demo Buruh May Day 2025, Serukan Kenaikan Upah, Seberapa Efektif Aksi Mereka?

Jakarta – Puluhan ribu buruh di sejumlah kota besar Indonesia menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2025. Aksi ini menuntut perbaikan kesejahteraan, penghapusan sistem outsourcing, dan revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. 

Aksi Demo Buruh May Day Serentak di Bebagai Daerah

Meski terpisah jarak dan beda kota, serikat buruh dari berbagai darah di Indonesia ternyata kompak. Berikut rincian tuntutan dan dinamika aksi di tiap daerah:

Jakarta, Tuntutan Revisi UU dan Upah Layak

Di ibu kota, ribuan buruh berkumpul di sekitar Monas sebelum bergerak menuju Istana Merdeka. Mereka menuntut revisi Pasal 59 UU No. 11/2020 tentang pekerja kontrak dan penghapusan sistem alih daya di sektor inti. Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyatakan:

"Pemerintah harus menghentikan praktik kontrak 3-5-7 tahun. Buruh berhak jadi pegawai tetap setelah 2 tahun bekerja!", Ujarnya dalam siaran Pers KSPI, 1 Mei 2025.

Selain itu, buruh Jakarta mendesak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar 15%, menanggapi inflasi pangan yang mencapai 9,5% pada April 2025.

Surabaya, Tolak Upah di Bawah UMK Sektor Manufaktur

Di Surabaya, sekitar 7.000 buruh pabrik elektronik dan garmen menggelar long march dari Jalan Tandes hingga Kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menolak upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku.

"Ada pabrik di Sidoarjo yang membayar upah Rp3,2 juta, padahal UMK 2025 Rp3,8 juta. Ini pelanggaran hak dasar!", Mira Susanti, Koordinator Aksi, berujar. Para Buruh  juga mendesak pemerintah mengawasi penerapan UMK di kawasan industri.

Medan, Perlindungan Buruh Perkebunan Sawit

Aksi di Medan diikuti ribuan buruh perkebunan sawit dari Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Mereka menuntut jaminan keselamatan kerja setelah 23 kasus kecelakaan kerja tercatat di sektor ini sepanjang 2024 (Data BPJS Ketenagakerjaan Sumut, 2025).

Roni Simbolon, perwakilan buruh, menegaskan dalam sebuah wawancara, "Kami bekerja dengan alat berat tanpa pelatihan memadai. Pemerintah harus turun tangan!"

Tuntutan lain mencakup penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi perkebunan terpencil.

Batam, Protes Pemotongan THR Buruh Migran

Di Batam, aksi dipimpin buruh migran yang bekerja di perusahaan galangan kapal. Mereka menuntut pencabutan aturan pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja kontrak.

Siti Aisyah, buruh asal Lampung, mengeluh, "THR kami dipotong 30% dengan alibi biaya administrasi. Ini tidak manusiawi!", Ungkapnya dalam sebuah wawancara dengan wartawan.

Mereka juga mendesak pemerintah mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Migran yang mandek sejak 2023.

Karawang, Mogok Kerja Buruh Otomotif

Di Karawang, pusat industri otomotif Indonesia, 10 pabrik berhenti beroperasi akibat mogok kerja massal. Buruh menuntut status pegawai tetap untuk 5.000 pekerja kontrak yang telah bekerja lebih dari 3 tahun.

Dedi Kusuma, perwakilan serikat, menjelaskan dalam siaran Pers Federasi Serikat Pekerja Karawang, "Kami hanya dianggap tamu di pabrik sendiri. Tidak ada jaminan pensiun atau kesehatan."

Seberapa Efektif Aksi Buruh Mengubah Kebijakan?

Dalam lima tahun terakhir, aksi buruh telah mendorong beberapa perubahan kebijakan, meski tidak menyeluruh. Pada 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan revisi Pasal 88 UU Cipta Kerja tentang alih daya setelah gugatan serikat buruh (*Putusan MK No. 91/PUU-XX/2022*). Pada 2024, pemerintah menaikkan UMP DKI Jakarta menjadi Rp5,2 juta, tertinggi se-Indonesia.

Namun, Faisal Basri, Ekonom Universitas Indonesia, memberikan kritikan, "Hanya 30% tuntutan buruh yang direspons pemerintah. Kenaikan UMP tidak menjawab akar masalah, seperti sistem kontrak yang eksploitatif." Ungkapnya dalam sebuah wawancara dengan wartawan pada 30 April 2025 lalu.

Data BPS 2025 menunjukkan 35% pekerja Indonesia masih berstatus kontrak/outsourcing dengan upah 40% lebih rendah daripada pekerja tetap.

Aksi Buruh Indonesia dan Perbandingannya dengan Buruh Global

Di luar negeri, gerakan buruh kerap lebih efektif. Contohnya, aksi buruh kesehatan di AS pada 2024 berhasil menaikkan upah perawat sebesar 20% setelah mogok nasional. Sementara di Indonesia, butuh rata-rata 2-3 tahun untuk merevisi satu pasal UU.

Respons Pemerintah dan Pengusaha

Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir, menyatakan pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, "Kami telah memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 juta pekerja informal pada 2025, termasuk pedagang kaki lima." Ucapnya dalam Konferensi Pers Kemnaker, 1 Mei 2025.

Di sisi lain, Hendra Wijaya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), meminta buruh memahami dinamika bisnis,
"Kenaikan upah harus disesuaikan dengan produktivitas. Jika dipaksakan, perusahaan bisa kolaps." Jelasnya dalam sebuah wawancara.

May Day 2025 kembali menegaskan bahwa perjuangan buruh Indonesia masih panjang. Meski ada capaian seperti revisi UU dan perluasan BPJS, tuntutan utama seperti penghapusan outsourcing dan upah layak belum sepenuhnya terwujud.

"Kami tidak akan berhenti hingga keadilan benar-benar dirasakan," tegas Said Iqbal dalam pidato penutup aksi di Jakarta