Usulan Pemakzulan Gibran oleh Purnawirawan TNI, Benarkah?

Jakarta, 7 Mei 2025 – Dalam beberapa hari terakhir, Indonesia diguncang dengan isu serius mengenai usulan pemakzulan terhadap Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut datang dari sekelompok purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja Gibran sebagai kepala daerah. 

Hal ini tentunya memicu perdebatan panjang di kalangan publik dan politisi, khususnya dalam konteks hubungan antara elit politik, TNI, dan pemerintahan daerah. Gibran, yang merupakan putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini menghadapi tantangan berat yang bisa mempengaruhi perjalanan politiknya.

Latar Belakang Munculnya Usulan Pemakzulan

Usulan pemakzulan ini pertama kali mencuat dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri pada 5 Mei 2025 di Jakarta. 

Forum ini terdiri dari sejumlah purnawirawan perwira TNI dan Polri yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Gibran di Solo. 

Dalam pernyataannya, mereka mengungkapkan sejumlah alasan yang mereka anggap cukup kuat untuk mendesak pemakzulan Gibran dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo.

Purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memenuhi standar pemerintahan yang baik, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun keefektifan kebijakan. 

Menurut mereka, Gibran seharusnya lebih fokus pada kepentingan rakyat Solo dan menjalankan pemerintahannya dengan bersih dan tidak tercampur dengan agenda politik pribadi atau keluarga. Beberapa alasan utama yang mereka soroti antara lain:

1. Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Salah satu tuduhan serius yang dilontarkan adalah dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang pengelolaan pemerintahan daerah secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Purnawirawan TNI menyatakan bahwa Gibran gagal menjalankan prinsip-prinsip tersebut dengan baik. 

Mereka menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Gibran selama masa pemerintahannya cenderung tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara maksimal, serta tidak memberikan transparansi yang cukup terkait dengan pengelolaan anggaran dan proyek-proyek pembangunan di Kota Solo.

Selain itu, mereka juga mengkritik soal ketidakjelasan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Beberapa proyek yang dilaksanakan di Kota Solo, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan tampaknya dilakukan dengan cara yang terburu-buru dan kurang mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

2. Dugaan Politisasi dalam Pemerintahan Daerah

Purnawirawan TNI juga menyoroti isu politisasi dalam pemerintahan Solo. Mereka merasa bahwa Gibran, sebagai anak Presiden Jokowi, lebih mengutamakan kepentingan politik keluarga dan partai tertentu ketimbang kepentingan masyarakat.

Beberapa kebijakan yang diambil, seperti pengangkatan pejabat atau proyek-proyek pembangunan tertentu, dianggap memiliki unsur-unsur politis yang kuat, yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik.

Menurut purnawirawan TNI, meskipun Gibran dipilih melalui jalur pilkada yang sah, namun sejak awal ia sudah terkesan memanfaatkan posisi dan pengaruh keluarganya untuk mendominasi politik di Solo.

Hal ini, menurut mereka, bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan dan independensi daerah dalam pengambilan keputusan.

3. Dugaan Keterlibatan dalam Kasus Korupsi

Tuduhan yang lebih serius datang terkait dengan dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus korupsi. Walaupun hingga kini tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan langsung Gibran dalam praktik korupsi, sejumlah laporan dari masyarakat mengungkapkan kecurigaan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan di Solo seringkali tidak berjalan sesuai prosedur yang benar.

Beberapa pihak menduga adanya praktik korupsi dalam proses lelang proyek atau dalam pengelolaan anggaran yang tidak transparan.

Purnawirawan TNI menyebutkan bahwa meski Gibran sudah berusaha menepis tuduhan tersebut, sejumlah faktor seperti kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana publik dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah membuat tuduhan ini terus berkembang di kalangan publik.

4. Kebijakan yang Tidak Efektif dalam Menangani Isu Sosial dan Ekonomi

Salah satu kritik terbesar terhadap kepemimpinan Gibran adalah kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak efektif dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh warga Solo.

Sebagai kota yang terbilang berkembang, Solo memiliki sejumlah masalah penting seperti kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur yang belum merata. Banyak warga yang merasa bahwa Gibran belum memberikan solusi yang signifikan untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.

Misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Gibran dinilai terlalu fokus pada proyek-proyek besar yang lebih mengutamakan estetika dan citra kota, sementara masalah-masalah dasar seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan kurang mendapatkan perhatian yang layak.

Beberapa program bantuan sosial dan ekonomi yang dijalankan juga dianggap kurang tepat sasaran dan tidak cukup menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Respons Gibran Terhadap Usulan Pemakzulan

Menanggapi usulan pemakzulan ini, Gibran dengan tegas membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Dalam konferensi pers pada 6 Mei 2025, ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kegiatan ilegal apapun, dan semua kebijakan yang diambil selama masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo adalah berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Gibran menegaskan bahwa ia selalu berusaha mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama menjabat, ia telah berusaha bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, TNI, hingga masyarakat Solo, untuk membangun kota ini menjadi lebih baik.

Terkait dengan tuduhan politisasi, Gibran juga menjelaskan bahwa tidak ada unsur kepentingan politik dalam keputusan-keputusan yang diambilnya.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan adalah untuk kepentingan rakyat Solo dan dilakukan dengan transparansi yang tinggi.

Artikel Terkait: Mediasi Buntu dan Tuntutan Ijazah Jokowi Menuju Drama Hukum Publik

Reaksi dari Politisi dan Masyarakat

Reaksi terhadap usulan pemakzulan Gibran ini sangat beragam. Dari sisi politisi, banyak pihak yang menyatakan kekhawatiran bahwa langkah tersebut lebih bermuatan politik ketimbang didasarkan pada fakta-fakta yang objektif.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tempat Gibran berafiliasi, mengkritik keras langkah para purnawirawan TNI yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas politik daerah dan nasional.

Mereka menilai bahwa langkah ini lebih kepada upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah yang lebih penting yang tengah dihadapi negara.

Di sisi lain, ada juga tokoh-tokoh politik yang mendukung usulan pemakzulan tersebut, dengan alasan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di pemerintahan pusat harus menjalankan tugas dengan lebih hati-hati dan transparan.

Mereka berpendapat bahwa jika ada bukti pelanggaran hukum, maka proses hukum harus diutamakan untuk menjaga integritas pemerintahan.

Masyarakat Solo pun terbagi dalam pandangannya. Sebagian mendukung Gibran dan menganggap bahwa ia masih bisa berbuat lebih banyak untuk kemajuan kota. Namun, ada juga sebagian yang merasa kecewa dengan beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan mereka.

Dampak terhadap Karier Politik Gibran

Jika usulan pemakzulan ini berlanjut dan mendapatkan dukungan dari DPRD Solo, Gibran bisa menghadapi proses hukum yang memengaruhi karier politiknya. Pemakzulan bukan hanya akan menggoyahkan posisinya sebagai Wali Kota, tetapi juga dapat berdampak buruk pada citra dirinya sebagai pemimpin muda yang memiliki ambisi besar di tingkat nasional.

Namun, di sisi lain, jika Gibran berhasil mengatasi isu ini dengan baik dan terbukti tidak terlibat dalam pelanggaran yang dituduhkan, ia bisa mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat yang mendukung ketegasan hukum dan transparansi pemerintahan.

Isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh sejumlah purnawirawan TNI menciptakan dinamika politik yang cukup kompleks di Indonesia. Di satu sisi, ini mencerminkan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan daerah, namun di sisi lain, bisa juga dimaknai sebagai taktik politik yang ingin merongrong kekuasaan Gibran, mengingat posisi strategisnya sebagai anak Presiden.

Terlepas dari itu, usulan pemakzulan ini akan menjadi ujian berat bagi Gibran, baik dari segi kepemimpinan maupun integritasnya dalam memimpin Solo. Ke depan, kita harus menunggu apakah